Good Governance dan Kebohongan publik

Good Governance dan Kebohongan

Artikel 1 : Good governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, pemerintahan yang bersih. Konsep dalam governance adalah bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaannya dan mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsure demokratis, adil, transparan, rule of law, participation dan kemitraan. Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni : pemerintahan (the state), civil society masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau sunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsure tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sijernik. Intaraksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparasi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Artikel 2 : Kebohongan selalu berawal dari sikap pamrih terhadap suatu hal atau kepentingan tertentu. Kebohongan dieksploitasi dan dikapitalisasi untuk mempertahankan kekuasaan. Para pelaku kebohongan ialah mereka yang bekerja sinergis untu mereduksi realitas otientik menjadi relitas semu (realitas yang direkayasa) dan mengubah kebenaran menjadi pembenaran. Dalam konteks ekonomi, warga Negara tidak menemukan penghidupan yang layak dan mensejahterakan karena didominasi dan dihegomoni kelompok elit. Warga Negara menjadi obyek eksploitasi. Sedangkan dalam konteks budaya, warga Negara tidak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan informasi, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak mengembangkan potensi diri. Sebuah bangsa yang dikuasi rezim kebohongan telah kehilangan identitas dan karakter kebangsaannya. Lahirlah bangsa yang lembek dan gagal bersaing dengan bangsa lain. Kunci persoalaannya adalah bangsa semacam itu kehilangan martabat. Martabat yang dibangun dari integritas, komitmen, dan kemampuan yang telah digadaikan untuk meraih kepentingan pragmaatis-material. Ketika martabat hilang, sebuah bangsa hanya akan melahirkan pemburu kesempatan untuk nyantol di kekuasaan, secara politik maupun ekonomi.

Analisis : Telah dijelaskan pada artikel satu bahwa seperti polotik, ekonomi dan administrasi dapat berkembang subur bila ada kepercayaan, transparasi, partisipasi serta tata aturan yang jelas. Sedangkan pada artikel dua menjelaskan bahwa kenyataan dalam konteks ekonomi, dan budaya hak warga Negara belum terpenuhi, misalnya belum tercapainya kesejahteraan, belum mendapatkan pendidikan yang layak, dll. Untuk itu pemerintah harus benar-benar berusah mewujudkannya good governance tercapai di Indonesia. Pemerintahan jangan hanya membuat undan-undang saja tetapi juga harus merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Pemerintahan juga harus transparan pada warga Negara, terutama menunjang soal administrasi Negara. Contoh : mengenai kejelasan penggunaan uang anggaran Negara dan semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi Negara. Pengetatan masalah penggunaan uang Negara juga perlu dilakukan, sebab selama ini di Indonesia banyak sekali orang-orang yang memakan uang Negara (para koruptor) yang tanpa perasaan mengambil yang bukan hak mereka. Mereka bahagia diatas penderitaan orang lain, mereka menutup matanya dan tidak melihat kondisi Negara yang sedang kacau, mereka tega mengambil hak yang bukan hak mereka, sehingga banyak masyarakat yang mengalami gizi buruk, busung lapar, dan tidak terpenuhi pendidikan secara layak.